Pemerintah Belum Maksimal Tangkal Corona di Angkutan Umum

Transportasi publik jadi salah satunya daerah rawan penyebaran virus corona sebab banyak menghadapkan orang. Pemerintah juga telah lakukan langkah mengantisipasi, contohnya dengan menyemprotkan cairan disinfektan ke serangkaian gerbong Kereta Rel Listrik (KRL) di Depok serta ruang Stasiun Bekasi. Tetapi cara tersebut dipandang belum juga cukup komplet untuk membendung penyebaran virus corona.

Diterangkan pengamat transportasi, Joko Setijowarno, pemerintah harusnya lakukan kontrol pada kesehatan beberapa pelayan transportasi umum termasuk penumpang. Terminal atau stasiun jadi tempat keberangkatan serta ketibaan penumpang harus juga mulai diperlengkapi dengan sarana service kesehatan. Untuk ini, pemerintah dapat mengikuti taktik negara tetangga.

Baca Juga : Akreditasi Jurusan ITB

“Mengikuti Vietnam, salah satunya keberhasilannya mencegah virus corona ialah membuat Mobile Decontamination Chamber (MDC) yang diaplikasikan di beberapa tempat umum, seperti stasiun, terminal, mall, serta perkantoran. Ini umumnya diaplikasikan di Breeding Farm, tiap yang keluar masuk harus distersilisasi di MDC. Vietnam adalah negara pertama yang sukses mengatur, mengobati, serta terlepas dari pandemi virus corona,” katakan Joko dalam info resminya.

Lanjut Joko memberikan tambahan, mendekati hadirnya bulan Ramadhan serta musim mudik lebaran, pemerintah dianjurkan untuk meningkatkan faktor kesehatan, tidak hanya kenyamanan, keamanan serta keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi. Faktor kesehatan diberi dalam Standard Service Minimum (SPM) serta Standard Operasional serta Service (SOP) tiap penerapan moda transportasi yang layani mudik lebaran.

Baca Juga : Institut Teknologi Bandung

“Jadi perhatian serius buat pelaksana lapangan terbang, stasiun, terminal serta pelabuhan operator transportasi umum selalu jaga kebersihan. Semua elemen pemakai transportasi umum ikut memerhatikan himbauan pemerintah untuk jaga kebersihan untuk kesehatan diri kita serta orang lain,” kata Joko.

“Komunikasi intens untuk jaga kebersihan di terminal, pelabuhan, stasiun, lapangan terbang serta sarana transportasi umum harus terus dikerjakan secara persisten, terukur serta terarah. Tidak harus cemas, namun selalu siaga, pandemi virus corona akan berkurang. Transportasi berkesehatan jadi yang diimpikan yang bisa terjadi,” tegasnya.

MUI Nyatakan Hoax terkait Virus Corona Haram

Pada saat merebaknya virus Corona ini, hoaks yang terkait dengan kondisi wabah itu banyak muncul. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan hoaks tentang Corona ialah haram.

“Masalah hoaks serta info yang tidak dapat dipertangungjawabkan serta membuat kecemasan, itu haram,” kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni’am Sholeh, pada wartawan, Selasa (16/3/2020).

Baca Juga : Akreditasi Jurusan UM

Fatwa bermakna ketetapan berisi jawaban mengenai hukum syariah. Sebab hoaks berbentuk haram, karena itu membuat hoaks serta menebarkan hoaks adalah kegiatan terlarang.

Hoaks membuat cemas serta cemas warga yang sedang hadapi wabah COVID-19. Ni’am menyampaikan ajakan pada warga supaya warga masih siaga pada berita serta info yang berseliwaran tentang COVID-19, jangan sampai yakin demikian saja.

“Ke-2, buat jadi info otoritatif jadi pegangan. Ke-3, jangan dipengaruhi menebarkan info yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan ditambah lagi membuat kecemasan,” kata Ni’am.

Baca Juga : Universitas Negeri Malang

Awalnya, MUI sudah meluncurkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 mengenai Penyelenggaraan Beribadah Dalam Kondisi Berlangsung Pandemi COVID-19. MUI minta pemerintah jadikan fatwa itu jadi dasar dalam usaha penanggulangan COVID-19.

Masalah hoaks, terakhir banyak muncul hoaks berkaitan kondisi wabah COVID-19. Contohnya, hoaks mengenai Jokowi positif Corona, Partner Gojek disangka suspect kabur dari RS Pertemanan, sampai pengunjung panti pijat yang dikarantina gara-gara Corona.

Sampai Senin (16/3), Menteri Komunikasi serta Informatika Johnny G Plate menjelaskan telah ada 232 materi hoaks berkaitan virus Corona.

Jalur Pendakian Gunung Merbabu Ditutup

Balai Taman Nasional Gunung Merbabu (BTNGMb) tutup sesaat obyek wisata alam serta jalan pendakian di lokasi Taman Nasional Gunung Merbabu. Ketetapan itu diambil untuk meminimalisir penebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

“Karena itu semua obyek wisata alam serta jalan pendakian di lokasi Taman Nasional Gunung Merbabu terhitung mulai tanggal 15 Maret 2020 jam 18.00 WIB ditutup sesaat, s/d 14 hari ke depan,” kata Kepala BTNGMb, Junita Parjanti, pada detikcom pada Minggu (15/3/2020) malam.

BTNGMb telah keluarkan surat pengumuman penutupan Taman Nasional Gunung Merbabu itu dengan Nomor : PG. 05 /T.35/TU/EVLAP/03/2020 mengenai mengantisipasi serta kesiagaan mencegah penebaran corona virus disease (COVID-19).

Baca Juga : Akreditasi Jurusan UB

Dalam surat tertanggal 15 Maret 2020 itu disebut penutupan sesaat Gunung Merbabu dikerjakan dalam tempo 14 hari.

Gunung Merbabu ditutup sebab virus Corona menebar semakin luas. Disamping itu, penutupan berdasar protokol penambahan kesiagaan pada efek persebaran virus Corona dan surat edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor:440/0005942 tanggal 14 Maret 2020 mengenai penambahan kesiagaan pada risiko penyebaran infeksi COVID-19 di Jawa Tengah.

“Proses ini telah kami komunikasikan serta koordinasikan dengan forkompimcam (komunitas komunikasi pimpinan kecamatan) Selo, Pakis, Getasan, Sawangan,” tutur Junita.

Junita katakan pemda yang akan lakukan publikasi pada warga, sebab insiden merebaknya virus corona telah adalah persoalan nasional. Warga disarankan mematuhi pengumuman ini serta tunda dahulu buat yang ingin naik ke Gunung Merbabu.

Baca Juga : Universitas Brawijaya

“Dimohon beberapa faksi untuk bekerja bersama serta kami siap untuk bekerjasama,” tuturnya.

Balai Taman Nasional Gunung Merbabu akan lakukan pelajari serta ambil kebijaksanaan selanjutnya dengan memerhatikan perubahan persebaran virus corona.

“Demikian kami berikan, agar jadi perhatian serta didasari,” tutur ia.

Pameran Otomotif IIMS 2020 Resmi Ditunda

Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) pada akhirnya sah dipending. Dyandra Promosindo jadi pelaksana IIMS 2020 putuskan untuk tunda pagelaran otomotif tahunan itu.

IIMS 2020 awalannya diperkirakan pada 9-19 April 2020 di JIEXpo Kemayoran, Jakarta. Tetapi, sesudah menyimak hari untuk hari penebaran Covid-19 yang diputuskan WHO jadi “pandemik” yang semakin meluas serta mencemaskan warga Indonesia, Dyandra Promosindo pada akhirnya putuskan untuk tunda (postponed) penerapan IIMS 2020 sampai kondisi dipandang aman.

Baca Juga : Akreditasi Jurusan UNESA

Dalam tayangan persnya, Dyandra Promosindo menyebutkan sudah serta terus bekerjasama dengan beberapa pemangku kebutuhan (stakeholders) serta pemegang otoritas dalam penyelenggaraan pekerjaan pameran ditengah-tengah intimidasi pandemik virus corona Covid-19 yang makin lebih buruk di Indonesia serta global sekarang. Dyandra Promosindo terima pendapat dari mitra, sponsor serta calon peserta IIMS 2020.

Seluruh pihak mempunyai kepedulian yang sama, yakni unsur kesehatan serta keselamatan peserta pameran, pengunjung, rekan-rekan media, stakeholders lain serta warga luas yang akan beraktivitas sepanjang pameran IIMS yang banyaknya beberapa ratus ribu orang ialah unsur yang tidak dapat ditawar-tawar.

“Kebutuhan kemanusiaan jauh semakin besar, serta IIMS berkemauan kuat turut bertindak serta bekerja bersama jadi bangsa, untuk mencegah makin meluasnya penebaran pandemik Covid-19 buat kesehatan serta keselamatan masyarakat bangsa di saat ini serta akan tiba,” catat Dyandra Promosindo dalam tayangan wartawan yang diterima detikcom, Senin (16/3/2020).

Baca Juga : Universitas Negeri Surabaya

Tidak hanya IIMS yang diadakan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, IIMS regional di kota Makassar dipending dengan alasan yang sama. Awalannya, IIMS Makassar direncanakan pada 15-19 April 2020 di Celebes Convention Center (CCC).

“Sebelumnya kami optimistis jika efek pandemik Covid-19 akan berlahan-lahan menyurut. Bangsa kita butuh kegiatan usaha, produk otomotif perlu berjualan, artisan serta komune otomotif butuh wadah bergabung serta unjuk bakat. Tetapi perubahan hari untuk hari malah mengarah sebaliknya. Pasien terkena pandemik Covid-19 makin bertambah, sekolah sekarang diliburkan, beberapa tempat umum serta hiburan ditutup sesaat, karyawan banyak yang kerja dengan remote. Hingga, dengan pemerintah serta stakeholders yang lain, kami percaya penangguhan ialah langkah paling baik serta arif pada saat susah ini,” tutur Hendra Noor Saleh, Presiden Direktur PT Dyandra Promosindo.

“Silahkan kita terus berupaya, menebarkan optimisme serta terus berdoa supaya efek pandemik Covid-19 pada industri otomotif tidak makin jelek. Juta-an orang tergantung nasibnya dari industri otomotif, serta semua industri serta usaha turunannya. Kita harus bangun,” cetus pria yang akrab dipanggil Kohen.

Baca Juga : UNESA

“Penangguhan ini jadi langkah paling baik sekaligus juga paling berat yang perlu kami kerjakan untuk IIMS di Jakarta atau Makassar. Atas nama PT Dyandra Promosindo, saya mengemukakan permintaan maaf serta animo tinggi pada Agen Pemegang Brand (APM) roda dua serta roda empat, exhibitors, faksi sponsor, mitra, rekan-rekan media serta stakeholders yang lain yang tetap memberi dukungan penyelenggaraan IIMS,” katanya.

Wabah Corona Landa Prancis

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Paris pastikan belumlah ada WNI yang terinfeksi virus Corona (COVID-19) di Prancis. KBRI Paris terus memonitor serta menyarankan beberapa WNI di Prancis.

“Kita lewat beberapa socmed serta web mengemukakan info kondisi serta ajakan ke WNI di Prancis berkaitan COVID-19. Sampai sekarang kita belumlah ada laporan berkaitan WNI yang terserang COVID-19,” tutur Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Arrmanatha Nasir, saat dihubungi detikcom, Senin (16/3/2020).

Baca Juga : Akreditasi Jurusan UNEJ

Untuk menghadapi penebaran virus yang makin masif, KBRI Paris sudah mempersiapkan beberapa langkah buat membuat perlindungan beberapa WNI dari virus Corona. Salah satunya jalannya ialah membuat satu group komunikasi antar-KBRI dengan perwakilan WNI di Prancis supaya sebaran info kondisi WNI dapat terlihat secara baik.

“KBRI Paris serta KJRI Marseille sudah aktifkan group pengaturan hingga dengan cara langsung sudah mengontak perwakilan WNI, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI), serta Asosiasi Indonesia di Prancis untuk memperoleh info terbaru keadaan WNI di semua daerah Prancis,” demikian bunyi salah satunya pengakuan tercatat dari KBRI Paris.

Arrmanatha menjelaskan faksinya sudah membuat gagasan kontingensi bila kondisi di Prancis makin jelek. Saat diberi pertanyaan detil gagasan kontingensi itu, ia tidak bersedia bicara lebih jauh. Ia cuma pastikan perlindungan WNI ialah hal sebagai prioritas korps-nya.

Baca Juga : Universitas Jember

“Kita telah mempunyai contingency rencana… prioritas untuk memberi perlindungan serta pertolongan buat WNI yang memerlukan,” tuturnya.

Di lingkungan internal KBRI Paris sendiri telah disediakan langkah-langkah dalam kurangi peluang penebaran virus Corona. Diantaranya mengharuskan semua tamu KBRI Paris yang ada isi formulir berisi pengakuan belum pernah ada di tempat yang diketahui banyak penebaran virus Corona, baik di Prancis atau di luar Prancis, dalam 14 hari paling akhir.

Walau virus Corona terus menempa daerah Prancis, KBRI Paris masih pastikan service mereka masih berjalan pada beberapa WNI di Prancis. Arrmanatha menjelaskan faksinya selalu memonitor keadaan di Prancis sebelum ambil beberapa langkah selanjutnya dalam memberi perlindungan WNI disana.

“KBRI Paris selalu lakukan rekonsilasi pada beberapa langkah yang akan diambil dalam hadapi penebaran COVID-19 sesuai kondisi ke depan,” katanya.

Baca Juga : UNEJ

Sudah diketahui, wabah virus Corona terus menyerang negara Prancis. Angka kematian karena virus itu sekarang sampai 91 orang atau makin bertambah 12 masalah dalam 1 hari paling akhir.

Dirjen Kesehatan Prancis mengemukakan kondisi di Prancis sekarang bertumbuh jadi epidemi di hampir semua daerah Prancis. Atas hal tersebut, sekarang semua sekolah serta kampus di Prancis ditutup mulai Senin (16/3) sampai batasan waktu yang akan dipastikan selanjutnya.

Kompol Rosa Keberatan Dikembalikan KPK

Kompol Rosa Purbo Bekti selanjutnya tidak terima demikian saja dikembalikan KPK ke Polri. Surat keberatan dilayangkannya ke Pimpinan KPK.

Rosa mengirim surat itu pada 14 Februari 2020. Surat itu lalu menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri diulas di tingkat Pimpinan KPK.

“Jadi benar kami pimpinan KPK terima surat keberatan dari mas Rossa yang kami terima 14 Februari 2020 pasti ini sesuai ketetapan klausal 75 UU 30 tahun 2014 mengenai administrasi pemerintahan,” kata Ali pada Selasa (18/2/2020).

Polri serta KPK awalnya sempat sama-sama lempar bola pengembalian Kompol Rosa dari KPK ke Polri. KPK menyebutkan pengembalian Rosa sebab keinginan Polri, sedang Polri menyanggah sudah terima pengembalian itu.

Baca Juga : Biaya Kuliah UIN SUKA

KPK pada akhirnya memaparkan urutan pengembalian Kompol Rosa. Instansi antirasuah itu menyebutkan awalannya Polri minta tetapi waktu pimpinan KPK telah setuju kembalikan Rosa, Polri mengemukakan penangguhan penarikan.

“Dalam perjalanannya, ada surat tanggal 21 Januari 2020 yang di tandatangani oleh Pak Wakapolri berkaitan dengan penangguhan penarikan pada dua orang yang saya katakan barusan. Suratnya selanjutnya diterima sekretariat pimpinan tanggal 28 Januari 2020,” sebut Ali, Kamis (6/2).

Tetapi waktu itu pimpinan KPK tidak beralih pemikiran. Mereka masih setuju kembalikan dua penyidik Polri itu sesuai ketetapan awalnya.

Lalu tentang surat Rosa, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata akui telah membahasanya bersama dengan pimpinan KPK yang lain. Secepat-cepatnya surat itu disebutkan Alexander akan dibalas.

“Telah (diulas). Kelak kita jawab,” kata Alexander, Kamis (20/2/2020).

Alex menjelaskan pimpinan KPK mempunyai tenggat waktu 10 hari sesudah surat itu diterima untuk memberi jawaban. Dia menjelaskan pimpinan KPK harus menjawab surat itu.

Baca Juga : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

“Tenggat waktunya 10 hari jika berdasar hukum administrasi ya. 10 Hari sesudah surat yang berkaitan kita terima, itu harus kita jawab,” katanya.

Alex menjelaskan Kompol Rosa mempersoalkan pengembaliannya ke Polri tidak cocok mekanisme. Alex selanjutnya menerangkan duduk masalah masalah pengembalian Kompol Rosa itu. Alex menyebutkan pengembalian Kompol Rosa dimulai dari pemintaan dari Polri.

“Kan keberatan yang berkaitan itu kan prosesnya yg tidak cocok. Keputusan pimpinan kan saat itu kan, pimpinan itu kembalikan yang berkaitan sebab ditarik oleh kepolisian. Serta itu yang ditetapkan serta dilakukan tindakan dengan penghentian dengan hormat yang berkaitan. Kita kembalikan ke kepolisian itu tanggal 15 Januari jika tidak salah, 13 kita terima surat dari Asisten SDM sana kan. Selanjutnya surat pengantar yang berkaitan kita berikan tanggal 21 jika tidak salah,” jelas Alex.

Tak Ada Pemerasan Kasat Reskrim ke Debt Collector

Sangkaan Kasat Reskrim Polres Flores Timur, polisi berpangkal AKP inisial JFS, memeras penagih utang (debt collector) dipastikan faksi kepolisian tidak berdasar dapat dibuktikan. Berkaitan uang yang disangka disuruh AKP JFS pada debt collector, dilandasi persetujuan kedua pihak.

“Telah ada (hasil kontrol Propam). Hasil kontrol pada debt collector jika tidak ada pemerasan,” kata Kapolres Flores Timur AKBP Denny Abrahams waktu dihubungi detikcom, Kamis (20/2/2020).

Denny menjelaskan faksi debt collector sendiri mempunyai dana operasional untuk tiap pekerjaan penarikan mobil. Dana itu yang dipersoalkan awalnya.

“Mengenai (uang, red) diserahkan kepada kasat reskrim itu adalah persetujuan berdua serta tulus, karenanya adalah dana operasional yang telah berada di tiap penarikan kendaraan,” sambung Denny.

Baca Juga : Biaya Kuliah UGM

Denny menjelaskan debt collector yang awalnya akui diperas juga telah meralat infonya. Debt collector sudah membuat pengakuan tercatat.

“Ada pula pengakuan yang dibikin di atas meterai dari dept collector itu,” tutur Denny.

Walau terdapatnya transaksi sudah disetujui AKP JFS serta debt collector, Denny masih memerintah Propam mengolah AKP JFS sebab disangka berlaku transaksional.

“Sesaat masalah itu masih kami perintahkan Propam proses sesuai ketentuan disiplin yang berlaku di Polri,” tandas Denny.

Awalnya dikabarkan AKP JFS dicheck Propam berkaitan dengan beredarnya info tentang terdapatnya tindak pemerasan. Menurut berita yang tersebar, pemerasan yang disangka dikerjakan AKP JFS terkait dengan mobil bodong yang akan ditarik leasing.

Mobil itu berada di polres serta akan dikeluarkan oleh debt collector satu perusahaan leasing. AKBP Denny waktu itu bercerita ada debt collector yang akan menarik mobil dari rumah Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payong Boli pada April 2019. Denny menjelaskan pemilikan mobil itu atas nama adik dari Agustinus.

Baca Juga : Universitas Gadjah Mada

“Selanjutnya, saat itu ribut-ribut disana. Ada anggota saya yang kebetulan walpri (pengawal pribadi)-nya wabup waktu itu, mereka (faksi debt collector serta faksi wakil gubernur) bernegosiasi untuk titip di polres mobilnya, jadi bukan kita yang sita ya,” jelas Denny waktu dihubungi detikcom, Senin (27/1).

“Jadi untuk menghindarkan kericuhan di antara debt collector dengan orang disana, karena itu mereka meminta untuk amankan di polres, sampai ada penyelesaian mereka berdua,” sambung Denny.

Denny akui, sesudah tidak ada kericuhan, ia tidak memantau permasalahan itu. Baru saat ini ia dengar rumor pemerasan oleh anggotanya pada debt collector itu.

Saat diberi pertanyaan masalah fakta mobil adik Wabup ditarik debt collector, Denny akui tidak tahu. Ia menjelaskan faksinya cuma mengatasi ke-2 faksi supaya tidak berlangsung konflik.

“Statusnya kan itu kendaraan dititip,” sebut Denny.

Tak Diharapkan Yuni Jadi Pasangan Cawabup

PKB Sragen menyadari kekagetan Bupati Sragen petahana Kusdinar Untung Yuni Sukowati waktu tahu dipasangkan dengan kadernya Suroto. Karena, Yuni memperjelas ingin masih berpasangan dengan Dedy Endriyatno yang disebut kader PKS.

“Jika beliau berstatement ingin dengan Mas Dedi itu ya kita benar-benar memahami, benar-benar menyadari serta berempati,” kata Ketua DPC PKB Sragen Mukafi Fadli dihubungi detikcom, Kamis (20/2/2020).

“Mas Dedi kawan kita tetapi berikut kontestasi politik, memang kami juga di PKB cukup kaget. Tetapi kita berbangga hati jika PKB diambil jadi konsolidasi penting, dalam soal ini dikasih ruangan menjadi cawabup,” sambungnya.

Baca Juga : Biaya Kuliah UNY

Mukafi menyangka PDIP pilih PKB sebab pencapaian suara dalam Pileg 2019 yang tempati urutan ke-2 di Sragen. Disamping itu, kadernya Suroto adalah salah satunya kader yang memiliki pengalaman masak dan ikuti penjaringan calon di DPC PDIP Sragen, terhitung ikuti bugar and proper di DPD PDIP Jateng.

“Jadi ini formasi pemimpin yang baik. Suroto bekas lurah, terus anggota dewan telah 3x ini. Ditambah lagi beliau memiliki kebersahajaan, keluarga besarnya banyak di daerah Sragen utara. Beliau salah satunya putra paling baik di PKB serta masyarakat Nahdliyin,” tutur Mukafi.

Mukafi juga percaya dengan konsolidasi PDIP-PKB ini dapat bawa kemenangan di Pemilihan kepala daerah 2020 akan datang. Ia optimis dapat mengantongi suara dari masyarakat Nahdliyin yang sepanjang ini kental mengatakan supportnya pada Yuni.

“Ditambah lagi saat ini wakilnya dari masyarakat Nahdliyin juga. Berarti tidak ada fakta buat beberapa kiai serta pasti semua jamaahnya serta masyarakat Nahdliyin biasanya tidak untuk memberi dukungan,” terangnya.

Baca Juga : Universitas Negeri Yogyakarta

Awalnya dikabarkan, PDIP memberi referensi pada Kusdinar Untung Yuni Sukowati serta Suroto untuk maju di Pemilihan kepala daerah Sragen 2020. Yuni menjelaskan semenjak awal dianya memang inginkan kembali berpasangan dengan wakilnya sekarang, Dedy Endriyatno, yang disebut kader PKS. Hal sama dikatakan oleh Yuni waktu jalani proses interviu di DPD PDIP Jateng.

“Saya di DPD diwawancarai oleh Pak Bambang Kribo (Bambang Kusriyanto, Sekretaris DPD PDIP Jateng). Saya diberi pertanyaan bagaimana wakilnya? Saya jawab dengan tegas, saya pilih Mas Dedy, sebab salah satunya yang mendaftarkan melalui PDIP di DPC tempo hari Mas Dedy daftar,” jelas Yuni waktu didapati wartawan di ruangan kerjanya, Kamis (20/2).

Dewan Pers: Eksplorasi Data

Hatta menyorot pekerjaan golongan milenial di masa digitalisasi ini. Ia merekomendasikan pemerintah supaya beberapa golongan milenial mendapatkan info yang berguna.

“Big data penting. Sajiannya juga penting. Serta di tempat ini ada peranan media untuk menyampaikannya. Jangan dibiarkan, tetapi tujukan. Pemerintah harus juga serius membuat kesesuaian ini. Info yang baik, ialah info yang berguna buat beberapa anak bangsa,” terangnya.

Baca Juga : Biaya Kuliah UB

Selanjutnya Hatta menyimak dunia startup. Tiap tahun serta tiap bulan banyak startup baru banyak muncul. Saat ini ada minimal lebih dari 1500 startup lokal. Ini menurut Daily Social. Berarti kekuatan pemakai internet di Indonesia yang makin bertambah dari tahun ke tahun jadi katalis membangun satu startup.

“Anda pasti tahu, warga dari golongan bawah, menengah sampai atas menggenggam hp dengan beberapa merek. Serta sebagian besar ini dimilki. Demikian besar dampak yang berada di dalam hp itu. Serta disini kekuatan startup tumbuh. “Tumbuh startup di sana-sini. Tetapi frame-nya sama. Membuka kafe. Buat warung kopi, membuka usaha untuk tempat nongkrong dimana saja. Berarti ada yang keliru dalam mengerti,” papar ia.

Oleh karenanya, Hatta akui memberi dukungan, kehadiran media siber khsusunya media yang terhimpun dalam SMSI untuk memprioritaskan ide yang manfaatkan tehnologi dalam jaringan info serta usaha. Demikian satu rintisan usaha.

Baca Juga : Universitas Brawijaya

“Ini butuh suport pemerintah serta semua elemen. Perubahan terus berlangsung. Jadi pilar demokrasi, media harus jeli dalam pengendalian data. Karena itu saya juga memberi dukungan, supaya diskusi, diskusi-diskusi ini berkepanjangan,” pungkas Hatta.

Menyikapi apa yang dikatakan ke-2 tokoh itu, Ketua Umum SMSI Firdaus akui lega dengan pemaparan serta keinginan yang dikatakan. “Ini seperti gayung bersambut. Peluang yang diberi sesuai dengan semangat yang diinginkan. SMSI semenjak awal mempunyai program prioritas, yaitu jadi konstituen Dewan Wartawan. Terima kasih atas pemaparan serta keinginan yang dikatakan Bapak Mohammad Nuh, Bapak Hatta Rajasa serta bapak Abdul Aziz. Ini suplemen, vitamin yang menumbuhkan semangat kami,” pungkas pendiri SMSI itu.

Eksplorasi Data Sangat Penting

Ketua Dewan Wartawan, Muhammad Nuh bicara tentang utamanya eksplorasi data dalam satu info. Menurut Nuh eksplorasi data atau pendekatan pada suatu data itu penting dikerjakan di masa digital ini, ini mempunyai tujuan untuk menumbuhkan pengetahuan baru di warga.

Hal tersebut disebutkan Nuh dalam diskusi dengan Wakil Ketua Dewan Penasehat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) M Hatta Rajasa, serta barisan pengurus SMSI Pusat. Acara itu berjalan di Gedung 6, Jalan Darmawangsa Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (19/2) malam.

“Lalu, siapa juga yang tidak mengeksplor ini (data, red) pasti ketinggalan. Lantas apa golnya, tentunya knowledge (Pengetahuan Pengetahuan). Mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu pendekatannya knowledge. Ini ada perubahan society, lantas disamakan pada imaginer, di bawahnya ada basis, hasilnya fisik. Nah ini jadi gabungan yang manfaatkan big data serta berguna,” kata Nuh.

Baca Juga : Biaya Kuliah ITS

Menurut dia, bila awalannya, media cuma mengusung satu momen, saat ini, semakin lebih dalam. Ia juga memberikan contoh satu media yang menyediakan info satu momen kecelakaan.

“Di muka itu contohnya ada momen tabrakan. Dahulu ya ditulisnya momen. Tetapi sekarang, semua di gabung. Kenapa sampai ada momen tabrakan itu, bagaimana keadaan jalannya, serta masih banyak yang lain yang dengan jelas tuangkan data. Nah berikut pendekatan knowledge itu. Karena itu seperti saya katakan diawalnya, utamanya mengekplorasi satu data,” jelas ia.

Oleh karenanya, Nuh menyongsong baik, program prioritas SMSI yang sekarang sedang proses step akhir jadi konstituen Dewan Wartawan. Ia memperingatkan supaya SMSI memprioritaskan nilai bukti dalam penyajian satu berita atau info.

“Dewan wartawan benar-benar menyongsong baik apa sebagai keinginan besar SMSI. Tingkatan juga terus berjalan. Jika juga ada yang ketinggalan dalam proses faktual, pemenuhan ketentuannya harus bolak-balik serta menanti, ya maknai saja ini sisi proses dari itu,” katanya.

Dalam diskusi ini, Wakil Ketua Dewan Penasehat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) M Hatta Rajasa memberi pemaparan mengenai media siber serta rintangan SDGs (Sustainable Development Goals) atau arah pembangunan berkepanjangan yang mempunyai jadwal penting kurangi kemiskinan dunia. Ia menyebutkan program ini ialah program yang dicetuskan Presiden RI ke-6 Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca Juga : Institut Teknologi Surabaya

SDGs satu program yang sudah dikukuhkan bulan Mei 2013. SBY waktu itu dengan Pertama Menteri Inggris Raya David Cameron serta Presiden Liberia Ellen Johson-Sirleaf serta Wakil Sekretaris Jenderal PBB Jan Eliasson yang saat itu bertindak selaku moderator. “Tiga pemimpin bersama dengan High Level Panel of Eminent Persons mengulasnya. Dari Sustainable Development Jadwal, maksudnya kurangi dengan relevan kemiskinan hingga dapat tingkatkan skala hidup bangsa-bangsa di dunia dengan melakukan pembangunan yang disebutkan dengan sustainable development. Jadi yang namanya miskin ya, ya selesai seperti misinya,” kata Nuh.

Hatta bicara utamanya memberikan perhatian spesial pada media yang bergerak di bidang digitalisasi supaya memperoleh sumber daya yang baik. Ia menyarankan terdapatnya dana intens untuk menggerakkan pemercepatan pendayagunaan tehnologi yang berbasiskan big data, karena, kata Hatta, Bank Dunia menyebutkan Indonesia masih diurutan 100 ke bawah dalam pemaanfaatan tehnologi berbasiskan big data.